Angelina Sondakh di Tahan Langsung Sakit

Setelah melalui beberapa persidangan Putri Indonesia, Angelina Sondakh yang juga anggota dewan Partai Demokrat akhirnya ditahan oleh KPK. Tersangka kasus suap wisma Atlet SEA Games dan yang terbaru juga tersangkut kasus suap Kemendiknas itu, ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK), pada jum’at (27/4/2012), tapi baru saja ditahan dia sudah mengeluh sakit.  

Setelah pemeriksaan terlihat Angie langsung digiring ke ruang tahanan Salemba cabang KPK. Putri Indonesia itu tampak berjalan dengan dikawal puluhan polisi untuk menuju ke ruang penjara KPK, yang ada dibawah gedung KPK. 

Tak banyak kata yang dia uacapkan, bahkan saat diwawancari mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan, Angelina hanya berkata, Alhamdulilah,” kata Angelina sambil berjalan menuju ruang tahanan. 

Namun menariknya dan mungkin ini sudah menjadi gaya baru para tersangka koruptor, selalu berusaha berlindung dengan mengunakan alasan sakit. Terbukti baru saja semalam ditahan di Rutan KPK, Jakarta, mantan Putri Indonesia yang tersangkut kasus suap proyek Wisma Atlet dan Kemendiknas, Angelina Sondakh (Angie), secara tiba-tiba langsung mengeluh sakit sinus, pada Sabtu (28/4/2012) malam. Padahal sebelumnya Angelina baru ditahan pada jum’at (27/4/2012) petang.

Berita ini berawal ketika secara mendadak pengacara Angelina, Teuku Nasrullah, menemui kliennya di rutan KPK, pada Sabtu (28/4/2012) malam sekitar pukul 20.00. Dari pertemuan itu Teuku mengatakan kalau Angelina mengeluh sakit sinus dan mintak untuk dirawat di rumah sakit spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (spesialis THT).

Tak hanya itu  Teuku juga menyampaikan bahwa keluhan itu disampaikan Angelina saat melakukan pertemuan tatap muka dengan dirinya selama sekitar dua jam. Padahal sebelumnya, pada siang harinya  Arman Johari, staf Nasrullah, yang barusan menjenguk Angelina mengatakan, bahwa Putri Indonesia 2001 tersebut dalam keadaan sehat dan tampak ceria.

Mengetahui kliennya mengeluh sakit sinus, akhirnya Teuku langsung menyampaikan informasi tersebut kepada pihak KPK. "Sinusnya kambuh. Sebenarnya minta obatnya saja. Karena ada masalah sinus, ya udah kata dokter sini nanti (dokter THT) yang memeriksa," ujar Teuku dalam sebuah wawancara.

Mendapat laporan keluhan dari Teuku mengenai keluhan yang disampaikan Angelina, pihak KPK langsung berupaya menghubungi pihak Rumah Abdi Waluyo Jakarta, untuk diminta melakukan proses memeriksa kesehatan tahanan barunya.

Baru setelah sekitar pukul 24.00, dokter spesialis THT dan perawat dari RS Abdi Waluyo tiba di Rutan KPK beserta ambulans. Mereka langsung bekerja dengan memeriksa kesehatan Angelina di ruang kunjungan tahanan. Pemeriksaan kesehatan sang Putri Indonesia itu pun mendapat pengawasan langsung dari petugas keamanan dan penyidik KPK.

Ditemui seusai pemeriksaan kesehatan selama satu jam itu, Retno, dokter yang memeriksa kesehatan Angelina, mengatakan bahwa setelah diperiksa istri almarhum Adji Massaid, yang juga mantan anggota Dewan Partai Demokrat, hanya mengalami demam, bukan terserang sakit sinus. Dengan begitu Retno juga menyampaikan bahwa Angelina tidak perlu pendapat perawatan di rumah sakit.

Tak hanya itu Retno dalam sebuah wawancara juga menambahkan memang sebelumnya Angelina memunyai riwayat menderita sakit sinus. Namun katanya untuk kali ini dia hanya terserang demam, sebab itu Retno hanya memberikan obat penurun panas dan pencegah sinus.

Sedangkan Angelina setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, yang tampak mengenakan kacamata, kaus putih, dan beralas kaki sandal langsung digiring ke ruang tahanan oleh petugas keamanan dan penyidik KPK. 

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap Angelina Sondakh setelah dia terbukti diduga menerima suap anggaran wisma atlet SEA Games dan proyek di Kemendiknas, sewaktu dia menjadi anggota Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

Dalam kasus ini Angelina Sondakh menjadi tersangka kedua yang dijebloskan tahanan, sebelumnya  Mindo Rosalina Manullang, Direktur Marketing PT Anak Negeri menjadi orang pertama yang medekam di tahanan, pasalnya Rosalina juga terjerat atas kasus suap proyek wisma atlet.

Tapi sampai saat berita ini diterbitkan belum ada kejelasan dan pernyataan resmi terkait penahanan Angelina. Hanya ada berita, awalnya Angelina dijerat pasal 5 ayat 2, atau pasal 11, atau pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun setelah dilakukan proses pemeriksaan, KPK menemukan ada praktik yang beraroma korupsi yang dilakukan Angelina di  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Pasalanya kewenagan Anggota Banggar X DPR yang membidangi Olah Raga dan Pendidikan turut andil juga dalam penganggaran di Kemendikbud.

Tak hanya itu Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), juga menyatkan bahwa  Angelina Sondakh, juga perlu dituntut dengan tidak pidana pencucian uang. Ini perlu dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang di korupsi, sehingga dapat diketahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut.

Seorang peneliti ICW, Febri Diansyah mengatakan bahwa Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat perlu dilakukan oleh KPK pasalnya ini dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk mencerat mata rantai dari praktik korupsi yang dilakukan Angelina dengan kawan-kawanya.

 "Tidak peduli apakah dia penyelenggara negara atau pengurus partai non-pejabat negara, semuanya akan terungkap," jelas Febri, saat dihubungi, Ahad (29/4). by.aryboxs

Ferry Mursyidan di Tuding Agen Rahasia Israel

KH. Muhyidin Junaidi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang Hubungan Luar Negeri, kemarin menyatakan bahwa sekarang banyak tokoh Indonesia yang indikasinya  banyak menjadi agen rahasia Israel di kawasan Asia Tenggara, salah satunya mantan Politisi dari Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan.

Pernyatan KH. Muhyidin Junaidi bukanya tampa dasar, pasalnya telah terungkapnya bebarapa tokoh politik dan pejabat dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Israel ke 64 Kamis (25/4) pekan lalu, yang dilakukan di gedung School of the Arts, Singapura.
"Inilah indikasi semakin banyaknya agen terselubung Israel di Indonesia," kata Kyai Junaidi ketika dihubungi  ROL, Selasa (1/5).
Tak hanya itu Kyai Junaidi juga mengatakan memang cukup sulit untuk membuktikan apakah benar tokoh-tokoh tersebut hadir dalam peringatan lalu kemudian menjadi agen Israel. Namun baginya kehadiran beberapa orang Indonesia di hari kemerdekaan Israel, jelas Kyai Muhyidin, sudah mengindikasikan kedekatan yang erat antara orang tersebut dengan pihak Israel.
Apalagi orang tersebut adalah tokoh politik dan pejabat di KADIN. Ini menurut Kyai Junaidi, menunjukkan bukan hubungan yang sembarangan. "Hubungan ini bukanlah sembarangan," ujarnya.
Selain itu, tambah Kyai Junaidi bahwa mereka yang telah diketahui ikut merayakan hari Kemerdekan Israel. Baginya sudah jelas dia secara tidak langsung mengakui posisi Israel sebagai negara merdeka, padahal mereka tau bahwa Israel selalu melakukan penindasan terhadap Palestina.
Bukan hanya itu menurut Kyai Junaidi, mereka yang hadir dalam acara tersebut, merupakan orang-orang Islam dan meraka itu menjadi orang yang munafik yang melakukan standar ganda.
Sebab kehadiran mereka, jelas telah melukai perasaan sesama umat Islam di Tanah Air. Pasalanya sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan Indonesia mengecam keras atas keberadaan negara penjajah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina.
Sebelumnya dari pernyataan yang dikeluarkan Kyai Junaidi, Wajah Ferry Mursyidan Baldan memang tampak jelas tertangkap kamera saat ikut menghadiri Peringatan Hari Kemerdekaan Israel di gedung School of the Arts, Singapura, Kamis (26/4) lalu.
Dalam foto yang dimuat laman Merdeka.com, Ferry yang juga mantan ketua umum PB HMI periode 1990-1992 itu menghadiri acara tersebut dengan didampingi sang istri.
Saat dikonfermasi mengenai kebenaran berita tersebut, Ferry mengakui bahwa dirinya bersama istrinya memang telah menghadiri acara Peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Tapi menurut Ferry kehadiran itu hanya sebatas memenuhi undangan, bukan berarti dia telah menjadi agen rahasia Israel.
Mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan bahwa dirinya memang sudah terbiasa membuka hubungan komunikasi dengan siapa pun termasuk dengan Israel. Ferry juga menambahkan bahwa ini bukan berarti dia kan menjadi sekutu bagi Israel.
Tak hanya itu bagi Ferry, menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan Israel oleh Kedutaan Besar Israel di Singapura, merupakan hal yang wajar dan lumrah dan pastinya tidak ada maksud apa pun.
”Itu undangan pribadi yang dikirim resmi oleh dubes Israel. Buat saya lumrah ya, saya biasa membina komunikasi dengan siapa saja,” ujarnya saat dihubungi ROL Senin (30/4).
Tak pelak dari pernyataan yang dikeluarkan Kyai Junaidi membuat Ferry dan beberapa tokoh yang dituduh menjadi agen rahasia Israel. Predikat negatif langsung melekat pada mereka.
Terbukti bagi, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir, bahwa kehadiran beberapa tokoh tersebut menunjukkan kekerdilannya di hadapan seluruh bangsa Indonesia.
Hal itu dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara penjajah tersebut. Sehingga tentu ada alasan politis yang sangat mendasar.
"Hanya politisi yang tidak memiliki sensitifitas dan menunjukkan kekerdilannya saja yang bersedia apalagi bangga menghadiri perayaan kemerdekaan negeri penjajah, sungguh kerdil dan tak punya sensitifitas alias bebal," cecar Bachtiar, di Jakarta, Kamis (3/5).
Pendiri Ar-Rahman Quranic Learning (AQL) ini menceritakan, bahwa bukan hanya umat Islam dunia yang marah dengan kekejaman yang dilakukan terhadap Palestina. Tetapi juga semua agama di dunia marah dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara Yahudi tersebut.
Sehingga menurut Bachtiar, bagaimana mungkin tokoh nasional Indonesia berdalih hanya dengan memenuhi undangan pribadi bersedia menghadiri perayaan negara yang dikecam melakukan kejahatan HAM.
"Jika dia seorang Muslim, saya yakin tokoh itu adalah orang yang tidak punya keberpihakan pada agamanya. Jika dia seorang tokoh nasionalis maka dia tidak memiliki nasionalisme sejati," terang Bachtiar. (by.aryboxs)

Kursi Wakil Bupati Garut di Lelang Bupati

Kursi jabatan sebagai wakil bupati (wabup) Garut memang telah ditinggalkan oleh Diky Candra, terhitung mulai tanggal 5 september 2011 lalu. Pengunduran diri yang begitu tiba-tiba kontan membuat kalangan DPRD Garut kebingungan, bahkan banyak dari pendukung Diky yang melakukan aksi protes untuk menolak penguduran tersebut. Terbaru pada tanggal 19/4/2012 kekosongan jabatan tersebut diduga dilelang oleh Bupati Garut,  Aceng HM Fikri.
Kejadian praktik jual beli kursi wabup garut terjadi pada saat proses pemilihan para calon wakil bupati. Salah seorang mantan bakal calon wakil bupati Garut, Asep Kurniajaya, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dirinya sempat dimintai sejumlah uang oleh bupati Garut, Aceng, pada saat menjelang pengusulan dua nama calon wakil bupati ke DPRD.
Asep juga mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tindakan yang gila, pasalnya tak tanggung-tanggung uang yang dimintak Aceng sejumlah Rp 1,4 miliar. Tak hanya itu Asem juga menceritakan bahwa Aceng beralasan bahwa dana itu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan para bakal calon wabup yang akan mendampingi dirinya sebagai wakil bupati untuk mengantikan Diky Candra.
Saat ditanya mengenai kapan waktunya saat Bupati Garut, Asep mengatakan permintaan itu disampaikan bupati sehari sebelum penyerahan calon wakil bupati ke DPRD Garut. 
Gilanya menurut pengakuna Aceng kepada Asep, bahwa uang dari para bakal calon itu akan dialokasikan untuk ’membeli’ dan mengamankan dukungan dari para pimpinan partai politik yang disebutnya sebagai ’para kepala suku’ dalam proses pemilihan wakil bupati terhadap dua nama yang akan diusulkan bupati.
"Katanya uang itu untuk mengamankan para kepala suku. Artinya, yaitu para pimpinan partai dan fraksi," kata Asep saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (2/5/2012).
Beruntungnya mantan anggota DPRD Jawa Barat tersebut, Asep. Ketika dimintai uang tersebut, ia tidak langsung menyangupinya. Pasalnya dia sempat mencari dulu informasi pembanding dengan menanyakan kepada sejumlah bakal cawabup lainya.    
Ternyata, kata Asep, permintaan sejumlah uang tersebut juga disampaikan bupati kepada sejumlah bakal calon wabup lainnya. Bahkan jumlahnya bervariasi, dari Rp 1,4 miliar hingga Rp 2,3 miliar.
Tak hanya itu bahkan pada Rabu (19/4/2012) sore atau sehari sebelum bupati mengusulkan dua nama calon wakil bupati kepada DPRD Garut, ia mengaku sempat dihubungi oleh orang dekat bupati yang intinya meminta sejumlah uang untuk pengamanan para kepala suku pada proses pemilihan di dewan.
Bahkan beberapa saat setelah itu, kata dia, dirinya menerima pesan singkat dari Bupati Aceng Fikri, yang juga menanyakan kesiapan Asep untuk menyetorkan uang yang diminta tersebut.
Saat itu, kata pria yang dikenal sebagai pengusaha ini, dirinya diberi waktu hingga pukul dua dini hari untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1,4 miliar itu di Bandung.
Namun, kata dia, setelah mempertimbangkan berbagai hal, dirinya memutuskan untuk tidak menyanggupi permintaan bupati tersebut.
"Saya tidak mau proses demokrasi ini dikotori, makanya saya tidak lolos. Saya punya bukti SMS yang dikirimkan bupati kepada saya. Secara eksplisit di SMS itu bupati menyebutkan nominal yang diminta," ungkap Asep.
Tapi ternyata Asep belum selamat dari praktil lelang kursi wakil bupati Garut, yang dilakukan Bupati terpilih Aceng HM Fikri. Bagaimana tidak sebelum permintaan uang sejumlah Rp. 1,4 Miliar itu, ternyata Asep sudah pernah dimintak menyetor uang sejumlah 300 juta oleh orang dekat Aceng dengan alasan untuk pinjaman dan menguji pailit tidaknya para bakal calon wakil bupati.
Bahkan hingga sampai berita ini menyebar luas, menurut Asep, uang itu belum dikembalikan. "Anehnya sehari menjelang pengusulan dua nama ke DPRD, kursi wakil bupati ini seolah dilelang oleh bupati," jelasnya.
Hasanudin, salah satu yang juga seorang bakal calon wakil bupati Garut, mengakui dirinya juga sangat kecewa dengan proses pemilihan wakil bupati yang dilakukan oleh Aceng. Menurutnya, proses pemilihan wakil bupati cacat hukum.
Tapi sayang saat disinggung soal adanya permintaan sejumlah uang seperti halnya yang dialami Asep, ia tidak mau menjawabnya.
"Saya tidak bisa ungkapkan ke publik karena kurang etis. Tapi kalau diminta oleh DPRD atau aparat penegak hukum, akan saya buka semuanya," ujar Hasanudin diplomatis.
Dilain pihak Bupati Garut Aceng HM Fikri, saat dimintak kejelasan mengenai kebenaran berita lelang kursi wakil bupati yang telah dia lakukan, dia dengan tegas membantah tudingan adanya jual beli kursi wakil bupati tersebut.
Ia mengaku sama sekali tidak pernah meminta apa pun kepada para bakal calon wakil bupati, termasuk Asep, baik berupa uang atau pun barang.
"Secara langsung atau via telepon, saya tidak pernah meminta apa pun," kata Aceng saat ditemui di Kompleks Pesantren Al-Musadaddiyah Garut, Rabu (2/5/2012).
Dikatakan Aceng, dia hanya mengajukan dua syarat bagi para calon wakil bupati. Pertama harus memiliki dukungan minimal dari tiga partai politik dan yang kedua memiliki komitmen untuk melakukan perubahan dan memajukan Kabupaten Garut. (by.aryboxs)

SBY Koruptor

"Benar atau tidak apa yang dikatakan Wikileaks kita belum tau,namun jika dilihat kenyataan di lapangan,memang mengarah bahwa SBY memang Pelindung Koruptor, sebagai contoh (Nazarudi, dll )"

Laman pembocor kawat diplomatik rahasia, WikiLeaks, kembali mengungkap informasi mengenai Indonesia. Kali ini, informasi itu menuding bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terlibat dalam praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga merusak reputasinya sebagai tokoh yang dianggap bersih dan reformis.  

Bocoran WikiLeaks itu antara lain dipublikasikan di surat kabar Australia, The Age. Dalam edisi Jumat, 11 Maret 2011, koran itu menampilkan judul besar-besar di halaman depan, "Yudhoyono 'abused power: Cables accuse Indonesian President of corruption." Berita serupa juga dimuat harian utama Australia lainnya, Sydney Morning Herald.

Bocoran informasi WikiLeaks yang diklaim dimiliki The Age, menyatakan bahwa Yudhoyono secara pribadi telah turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi para tokoh politik yang terlibat kasus korupsi, sekaligus untuk menekan para lawan politiknya. SBY juga ditengarai telah memanfaatkan lembaga intelijen untuk memata-matai rival politik dan, sedikitnya dalam satu kesempatan, seorang menteri senior di kabinetnya.

Data yang dinyatakan merupakan bocoran laporan diplomatik Kedubes AS itu juga menuding bagaimana seorang mantan wakil presiden pada kabinet Yudhoyono sebelumnya, Jusuf Kalla, diduga membayar jutaan dolar untuk memimpin partai politik terbesar di Indonesia, Golkar, pada kongres Desember 2004.

Tak hanya itu, istri dan keluarga Presiden pun dikabarkan berupaya memperkaya diri melalui koneksi politik. "Istri presiden dan para kerabat disebutkan dalam laporan politik Kedubes AS, dimana para diplomat Amerika menyebut upaya-upaya keluarga presiden "terutama Ibu Negara Kristiani Herawati...untuk mendapat keuntungan finansial dari posisi politiknya," tulis The Age.

Menurut The Age, kabar ini muncul ke permukaan bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Canberra untuk bertemu dengan Perdana Menteri ad interim, Wayne Swan, dan para pejabat setempat. Mereka diagendakan untuk membicarakan upaya-upaya mereformasi birokrasi Indonesia dari lilitan praktek korupsi.

Salah satu bocoran WikiLeaks, yang dihimpun oleh The Age, menuding bahwa tak lama setelah menjadi presiden pada 2004, Yudhoyono turut campur dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas.

Kiemas juga dituding telah menggunakan pengaruh istrinya sebagai Ketua Umum PDIP untuk melindunginya dari tuntutan hukum berkaitan dengan sebuah kasus, yang disebut diplomat AS dalam laporannya sebagai "korupsi yang melegenda selama kepemimpinan istrinya sebagai presiden."

Tak cuma itu, pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta juga melaporkan bahwa salah satu penasehat presiden yang dianggap merupakan salah seorang informan politik paling berharga buat mereka, T.B. Silalahi, memberi informasi bahwa pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang saat itu memimpin tim pemberantasan korupsi, Hendarman Supandji, telah mengumpulkan "bukti yang cukup atas kasus dugaan korupsi Taufiq Kiemas dan sudah menyiapkan surat penangkapan."

Namun, sebagai orang dekat Yudhoyono, Silalahi mengatakan kepada Kedubes AS bahwa Presiden SBY "secara pribadi menginstruksikan Hendarman agar tidak memburu Taufiq." Sejak itu, tidak ada lagi tindakan hukum atas Kiemas, yang kini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tanggapan istana

Dikonfirmasi mengenai berita itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku sudah membacanya, baik di koran The Age maupun Sydney Morning Herald.

"Yang pasti, tentu dalam hal ini, kami sangat terkejut dengan pemberitaan tak berdasar fakta dan kebenaran itu," kata Julian kepada VIVAnews.com, Jumat, 11 Maret 2011.

Menurut Julian, berita itu tidak akurat. "Sangat disesalkan sampai surat kabar seperti The Age dan Sydney Morning Herald menulis sesuatu tanpa melakukan cross check, verifikasi," dia menegaskan.

Julian juga menyoroti bahwa nama-nama yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Apalagi, kata Julian, dua koran tersebut merujuk semata pada WikiLeaks. "Patut disesali, karena kita tahu krediblitasnya sangat tidak bisa dipegang."

Kalaupun benar data-data tersebut bersumber dari kawat diplomatik yang yang sifatnya rahasia, Julian melanjutkan, isinya jauh dari kebenaran dan ketidakakuratan. "Semua yang membaca berita itu pasti kaget, karena ini sungguh kontroversial. Tapi seiring waktu, akan terbukti yang disebutkan itu tak lebih dari berita sampah," kata Julian.

Lucunya Wajah DPR kita

Keputusan rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp1,138 triliun menambah buruk citra lembaga wakil rakyat itu.

Elite politik di DPR seakan tidak mendengar, bukan saja penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, melainkan juga amanat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pembangunan gedung baru itu ditunda atau dibatalkan. Kita tahu, para pimpinan Dewan dan para elite partai itu berada di posisi sulit. Melanjutkan pembangunan salah, menunda atau membatalkan pembangunan juga salah.

Jika pembangunan dilanjutkan tanpa ada modifikasi total mengenai maket bangunan dan harga gedung,DPR benarbenar tuli dan seakan melakukan kudeta terhadap aspirasi rakyat.Jika pembangunan ditunda atau dibatalkan, pimpinan Dewan dan kesekjenan di DPR juga harus mempertanggungjawabkan uang yang sudah dikeluarkan bagi persiapan pembangunan gedung baru tersebut.

Penundaan atau pembatalan juga menunjukkan betapa keputusan yang sudah dibuat dan dipersiapkan lama terombang- ambing oleh tekanan politik dari bawah dan atas, yang telat untuk diakomodasi pimpinan DPR pada saat isu pembangunan gedung muncul ke permukaan. Di sini menunjukkan betapa kapasitas para pimpinan Dewan dan elite partai di DPR dalam melakukan komunikasi politik ke bawah, ke atas, dan yang sejajar amatlah rendah.

Seandainya pimpinan Dewan sejak awal mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berdialog secara terbuka, bukan mustahil pembangunan gedung baru itu dapat dilanjutkan dengan modifikasi total sesuai asas kepatutan dan kemampuan keuangan negara. Kesombongan Ketua DPR MarzukiAlie yang memandang rendah rakyat menjadi penyebab utama mengapa komunikasi politik ke bawah tak berjalan baik. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik justru diabaikan.

Suatu saat rakyat tentu akan menggunakan otoritasnya memilih untuk tidak memilih tokoh atau partai yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat! Itulah hukum besi pemilihan umum yang demokratis yang juga sudah dialami PDIP pada Pemilu Legislatif 2004, dan bukan mustahil akan mengena pada partai atau kumpulan partai yang tidak mendengarkan suara rakyat saat ini.

Seandainya para elite partai juga satu kata dan perbuatannya, bukan mustahil drama sinetron berjudul ”Pembangunan Gedung Baru DPR” juga tidak sehingar-bingar seperti sekarang.Lihatlah betapa antara fraksi dan individu anggota partai bisa berbeda pandangan. Lihat pula bagaimana partai-partai politik berubahubah posisi dari mendukung menjadi menolak karena lingkungan politik memang menyebabkan mereka harus mengubah posisi dan peran.

Betapa pun ”cantiknya” permainan para individu elite politik di DPR berubah-ubah pendirian demi citra politik, rakyat tentu tetap akan mencatatnya. Sumber daya DPR saat ini, dari segi kualifikasi pendidikan, sebenarnya yang terbaik dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya. Tidak sedikit dari mereka yang bergelar S-1, S-2 dan bahkan S-3. Namun, rekrutmen politik dan pendidikan politik di tingkat partai tampaknya masih tetap menjadi masalah.Tidak sedikit dari anggota Dewan yang belum berfungsi baik karena kesadaran mereka sebagai wakil rakyat masih ada yang amat rendah.

Contoh konkretnya, masih banyak anggota Dewan yang malas mengikuti rapatrapat Dewan,baik rapat komisi ataupun rapat paripurna. Alasannya pun macam-macam, dari yang malas karena pengambilan keputusan di Dewan bertele-tele, terlalu banyak interupsi, sampai ke kuatnya oligarki DPR.Padahal,sebagai anggota Dewan memang mereka digaji buat ”bicara”. Tidak sedikit pula anggota Dewan yang kurang kreatif untuk menggali apa makna atau substansi rancangan undangundang yang sedang dibahas di pansus atau di panja.

Mereka seolah datang hanya mengikuti upacara sidang tanpa harus bersuara. Satu hal yang kini menjadi sorotan masyarakat adalah tingkah laku anggota Dewan saat menghadiri rapat. Di tengah hiruk-pikuk rapat, ada saja anggota Dewan yang asyik dengan peralatan elektronik canggihnya ber-chatting ria atau bahkan menonton video porno! Ini yang membuat rakyat semakin muak dengan tingkah laku para anggota Dewan.

Lebih gila lagi, kelakuan ini justru dilakukan oleh anggota Dewan dari partai yang berbasis agama,yaitu PKS. Perbaikan kualitas demokrasi antara lain terpulang pada kualitas para anggota Dewan. Rakyat akan merasa terwakili dan terserap aspirasinya apabila sebagian besar anggota Dewan benar-benar menyelami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.Mereka harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang bertipe ”Utusan,” yang berupaya keras menggali aspirasi rakyat atau melakukan agregasi kepentingan dan mengartikulasikannya di dalam sidang-sidang DPR.

Rakyat juga berharap bahwa demokrasi bukan hanya untuk demokrasi semata, melainkan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat.Demokrasi yang substansial, yakni demokrasi untuk kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, masih menjadi impian yang belum menjadi kenyataan. Seandainya rekrutmen politik dan pendidikan politik berjalan baik di setiap partaipartai politik,kualitas anggota Dewan semakin baik, sistem pemilihan umum anggota legislatif makin baik pula, kualitas sistem perwakilan politik bukan mustahil akan juga meningkat.

Tapi, bila kondisi internal di masing-masing partai masih apa adanya seperti sekarang ini, jangan salahkan rakyat kalau tiba-tiba akan muncul gagasan liar untuk membuka kemungkinan ada calon independen untuk menjadi anggota legislatif. Jika ini terjadi,tindak tanduk anggota Dewan akan semakin liar dan sulit untuk mencapai konsensus atau kompromi politik.Politik dagang sapi juga akan semakin dahsyat di dalam setiap proses politik di Dewan.

Kini terpulang pada masingmasing partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pendidikan politik kadernya agar mereka yang masuk menjadi anggota Dewan adalah orang-orang yang benarbenar menyelami tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan. Jika tidak,DPR bukan lagi ”Taman Kanak-Kanak”seperti kata almarhum Gus Dur, melainkan akan menjadi ”Kelompok Bermain” alias play-group bagi anak-anak balita yang lucu

Prestasi Sekedar Prestise

Prestasi atau Sekadar Prestise

SURABAYA: Tanggung jawab raihan prestasi besar dikancah keolahragaan Indonesia dan dunia pun dinantikan seluruh warga, menyusul prestise kemegahan Gelora Bung Tomo yang diresmikan Pemerintah Kota Surabaya, pekan lalu.

Mulai beroperasinya stadion kelas dunia, Surabaya Sport Center (SSC) atau Gelora Bung Tomo (GBT), di kawasan Benowo Surabaya, 6 Agustus, membuat seluruh warga Surabaya berbangga hati. Diundang atau tidak diundang, seluruh warga berbondong-bondong dengan anak istri dan saudara berusaha menyaksikan peresmian. Sedikitnya 5.000 paket undangan untuk pejabat pemerintah hingga tingkat RT lengkap dengan organisasi masyarakat (ormas) disebar beberapa hari menjelang peresmian.

Surabaya patut berbangga atas prestise kemegahan dan fasilitas GBT yang dibangun seluas 51.000 meter persegi dengan kapasitas 50.000 orang untuk stadion utama dan  16.000 meter persegi dengan kapasitas 10.000 orang untuk stadion indoor. Namun, prestise itu takkan bertahan lama, bahkan bisa berubah arah menjadi bahan olok-olokan saat stadion GBT tak mampu memperbaiki prestasi atlet asal Surabaya.

Kabarnya, stadion GBT juga mendatangkan rumputnya langsung dari negara bola, Italia. Lapangan GBT juga dilengkapi sarana lain, seperti lintasan atletik. Lintasan atletik ini dibuat delapan lintasan yang juga sekelas linatsan atletik merah empuk kelas dunia. Lintasan dibangun dengan dana sekitar Rp 17 miliar. Selain itu, fasilitas umum sepeti masjid dan lainnya pun turut dikemas mewah.

Pembangunan fisik SSC meliputi gedung olahraga indoor untuk basket, tenis, tenis meja,  dan bola voli. Tribun penonton pun juga dikemas berdasarkan urutan kelas. Ekonomi yang terbuat dari beton dan VIP yang dekat dengan pemain terbuat dari plastik. Pada malam hari dibantu pencahayaan dari listrik dengan kekuatan sekitar 150.000 KVA yang dialirkan dari genset.

Saat ini, keseriusan pemerintah dalam mengurus dan meningkatkan prestasi olahraga Surabaya tengah diuji. Hitungan rasionalisasi anggaran senilai Rp400 miliar untuk GBT pun mulai dipertanyakan dan minta pertanggungjawaban. Mengapa fasilitas fisik olahraga lebih penting daripada prestasi dan kualitas pembinaan demi sebuah prestasi?

Sadar tidak sadar, pemerintah harus giat mendorong atlet untuk lebih berprestasi. Memberikan motivasi dipastikan lebih penting untuk membentu kualitas hebat seorang atlet. Bukan hanya pemberian fasilitas yang menarik dan heboh saja. Apakah Surabaya tidak malu, jika setiap pertandingan yang berlanggsung di stadion GBT, atletnya selalu menanggung malu karena kalah.

Rendahnya pembinaan atlet, yang berakibat turun atau tidak meningkatnya kualitas atlet sama halnya dengan ketika membangun sebuah rumah mewah namun dibiarkan “koson melompong”. Akibatnya, kemewahan rumah tersebut akan rusak dengan sendirinya termakan usia. Bahkan, tanpa sejarah kualitas dan prestasi.

Sementara, pada saat perhelatan akbar peresmian GBT banyak menuai ketidaknyamanan pada warga yang berusaha menonton kali pertama stadion mewahnya difungsikan. Banyak warga maupun undangan terjebak macet selama lima jam di dua lajur yang hanya selebar 3 meter di Kecamatan Pakal.

Sutini, 38 tahun, warga Kelurahan Lontar, Surabaya Barat yang datang bersama suami dan dua anaknya, terpaksa harus pulang dengan membatalkan niatnya memenuhi undangan Walikota Surabaya Bambang DH untuk menyaksikan peresmian SSC. “Macetnya hampir lima kilometer dari lokasi acara,” kata sutini saat perjalanan pulang, malam ini.

Kemacetan terjadi selain banyaknya bus-bus dan kendaraan bernotor lain juga diakibatkan karena kases jalan yang hanya selebar sekira tiga meter dan harus berbagi dengan ribuan kendaraan bermotor dari arah berlawanan. Kepadatan lalu lintas ini membuat kendaraan bermotor tidak bergerak sama sekali. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak bisa berbuat banyak karena tumpukan kendaraan yang terlampau membeludak.

Sementara Sukardi, 54 tahun, bersama sekitar 280 warga  Karang Pilang, Kelurahan Kemlaten lainnya, yang secara resmi diundang walikota mengungkapkan kekecewaannya. “Kami tidak bisa masuk ke lokasi undangan peresmian pada sore pukul 15.30,” kata Sukardi yang mengaku berangkat dari rumah pukul 14.00.

Pemerintah, lanjut Sukardi, seharusnya harus dapat memperkirakan membanjirnya kendaraan warga menjelang peresmian. Seluruh bus berhenti sudah berhenti di jalur utama sejak pukul 14.00. “Pemerintah seharusnya tidak menyebar undangan secara massal mengingat akses masuk SSC sangat sempit dan kurang memadai,” keluh Sukardi.

Pertunjukan pembukaan acara disiapkan berdurasi 180 menit, antara lain pesta kembang api, di dalam maupun diluar stadion, atraksi pencak silat, serta aksi teatrikal melibatkan 5.000 orang.

Rakyat Tetap Miskin

Angka Kemiskinan yang Selalu di Jawab Turun


SURABAYA: Sejak sebulan terakhir Badan Pusat Stsatistik (BPS) Jawa Timur mengeluarkan berita resmi terkait menurunnya angka kemiskinan, data itu melengkapi angka inflasi yang membubung tinggi dan turunnya nilai tukar petani dan nelayan dari bulan ke bulan.

Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur pada Maret 2010 sebanyak 5,529 juta (15,26%), turun dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang sebesar 6,022 juta (16,68%). Pada data tersebut, diindikasikan bahwa rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Data BPS merinci, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan hanya berkurang 218,32 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 274,97 ribu orang. periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo mengatakan, berkurangnya angka kemiskinan di Jawa Timur tersebut atas berhasilnya kinerja pemerintah dalam mengatasi kurangnya lapangan kerja dan meledaknya angka angkatan kerja. Hingga, pada akhirnya seluruh penduduk berhasil meningkatkan angka pendapatan per kapita. “Data turunnya penuduk miskin tersebut berdasar perbandingan dari tahun 2009,” kata Irlan saat jumpa pers, pekan lalu.

Benar, turunnya angka kemiskinan sangat berkorelasi dengan meningakatnya investasi pada sekator ekonomi dengan indikasi bertambahnya lapangan kerja yang akan berdampak langsung pada seluruh sektor sosial turunnya angka pengangguran.Data tersebut sekaligus memberikan gambaran indeks keparahan kemiskinan juga turun dengan demikian tingkat daya beli masyarakat juga menurun.

Banyak yang perlu dipertanyakan, mulai dari paparan data dan keterangan keberhasilan pemerintah menarik investor hingga berdampak mengurangi pengangguran. Selain perbandingan data pada 2009, yang kurang relevan mengingat pertumbuhan penduduk Jatim sangat besar juga data indeks lain yang dilanssir kurang mendukung meningkatnya daya beli masyarakat.

Data nilai tukar petani (NTP) Jatim pada Juli 2010 malah turun 0,08% dari 98,65 menjadi 98,57. Data nilai tukar nelayan (NTN) Jatim pada Juli 2010 sebesar 141,37 (2005=100) atau turun 0,98% dibanding NTN bulan Juni 2010. Penurunan NTP dan NTN ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima (It) justru lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib).

Turunnya angka sejumlah nilai tukar pada sebagian besar penduduk Jatim, yang notabene bermatapencaharian sebagai petani, membuktikan bahwa kehidupan mereka semakin sulit. Karena, tidak semua kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi secara layak. Banyak keperluan yang mereka butuhkan justru naik.

Inflasi di jatim pada Juli 2010 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 5,71%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,78%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,30%,  kelompok kesehatan 0,21%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,38% dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 1,86%.  Sementara itu, kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,71%.

Sejumlah komoditas lain yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah beras, cabe rawit, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabe merah, bawang merah, bandeng dan kontrak rumah. Bahkan, pembayaran jasa perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang biasanya tidak mempengaruhi inflasi, pada bulan ini pun juga ikut mempengaruhi.

Begitulah utak-atik data angka BPS, mulai data pengangguran, inflasi, dan nilai tukar sebagian besar penduduk, yang sekiranya tergambar timpang. Di sisi angka pengangguran yang turun, masih ada sejumlah komoditas bahan pokok yang tidak terbeli karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Ketimpangan data itu, juga ditegaskan di salah satu kabuaten dengan kenaikan investasi yang cukup tinggi, Kabupaten Pasuruan.

Di Kabupaten Pasuruan, secara resmi Wakil Bupati Eddy Paripurna mengatakan, berdasar data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 BPS jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meningkat sebanyak 130.580 orang karena masih terbatasnya jumlah lapangan kerja dan kesempatan usaha. “Sehingga berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan kerja,” kata Eddy.

Meledaknya angka pengangguran di Pasuruan juga mengindikasikan menipisnya angka kemampuan dan penurunan daya beli yang dimiliki masyarakat. Padahal, di Pasuruan sedikitnya 1.300 macam perusahaan asing dan lokal serta ribuan usaha kecil menengah (UKM) berdiri berdampingan. “Meledaknya jumlah penduduk juga dimungkinkan menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah pengangguran,” kata Eddy.

Berdasarkan uraian di atas data inflasi dan turunnya angka NTN dan NTP di Jatim, serta meledaknya angka pengangguran sangat berbanding terbalik dengan data kemiskinan yang dilansir BPS. Menurut kumpulan data tersebut, yang berisi tentang pengantar keberhasilan pemerintah mengatasi kemiskinan dan menekan angka pengangguran, seperti tak ubahnya data iming-iming.

Boleh dikatakan, hingga saat ini pemerintah masih lebih ingin dan tertarik mengutak-atik angka seolah-olah lapangan kerja memang bertambah, misalnya. Utak-atik angka naik investasi, turun pengangguran dan sebagainya masih lebih dominan daripada bertindak riil dan memberikan kebijakan yang lebih membumi memperjuangkan kepentingan rakyat.